Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata

Reza Aditiya g    Sabtu, Mei 02, 2026    Comment   

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata. 

Pontianak – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi ajang refleksi atas perkembangan sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan tren peningkatan positif dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalbar mencapai 8,07 tahun, meningkat dari 7,78 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan menjadi 12,69 tahun. Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, menyebut bahwa capaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di berbagai wilayah.

“Untuk mencapai itu tentu kita perlu akses, kita perlu guru, kita perlu sekolah-sekolah yang dibangun, kita perlu buku-buku yang dibelanjakan, dan masih banyak lainnya, nah itu juga yang berusaha kita bangun,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, perbaikan sarana pendidikan terus dilakukan. Sepanjang 2025, sebanyak 26 SMA telah direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.

Selain peningkatan infrastruktur, Pemprov Kalbar juga berfokus pada penanganan angka putus sekolah melalui program Retrieval yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 88 Tahun 2021. Program ini memberikan bantuan hingga Rp2 juta per bulan bagi siswa yang kembali melanjutkan pendidikan.

Menurut Syarif Faisal, data penerima bantuan diperoleh dari sekolah dan diverifikasi secara ketat agar tepat sasaran. “Agar stimulus ini tepat sasaran kita dari Disdikbud meminta data ini dari satuan pendidikan yang nantinya juga akan di verifikasi oleh bidang PSMK maupun pengawas sekolah,” jelasnya.

Bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan harian siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama anak putus sekolah.

“Tentu kita berharap dengan adanya program ini dapat mengurangi angka putus sekolah di Kalbar,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia di Kalbar akan terus meningkat. Momentum Hardiknas pun menjadi pengingat penting bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah.

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Reza Aditiya g    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan terus berupaya memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan. Program ini difokuskan pada daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi sehingga sulit menjangkau pendidikan formal.

Sejak tahun 2025, penguatan PLK semakin dioptimalkan sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu pelaksanaannya dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang membuka layanan belajar bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan wilayah sekitarnya.

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak dan akses. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Gubernur Ria Norsan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kalimantan Barat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menjelaskan banyak anak di daerah kepulauan tidak dapat bersekolah karena harus menempuh perjalanan laut yang jauh dengan biaya tinggi.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya, tidak tersedia sekolah. Jika ingin bersekolah, anak-anak harus menyeberang dengan waktu tempuh lama dan biaya besar. Kondisi ini membuat banyak anak akhirnya tidak bersekolah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melalui skema PLK membuka kelas cabang di Kantor Desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan datang secara bergiliran setiap Minggu untuk mengajar.

“Untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, dibuka kelas cabang di kantor desa. Guru datang bergantian setiap minggu untuk mengajar. Meskipun belum maksimal, setidaknya anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ujian, mereka akan datang ke sekolah induk untuk mengikuti seluruh tahapan pembelajaran,” jelasnya.

Ke depan, perluasan akses melalui PLK akan terus dilakukan hingga tahun 2026 dengan menyasar lebih banyak wilayah terpencil di Kalbar.

“PLK ini hadir karena berbagai faktor, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun keterbatasan akses. Ke depan, kami akan terus mencari lokasi lain yang membutuhkan, agar akses pendidikan di wilayah terpencil semakin terbuka,” tambahnya.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah mendirikan dua unit PLK, yakni di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang yang berinduk ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan, serta di Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang berinduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga seluruh anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Redaksi    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta.

Pontianak - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperluas cakupan program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh pelajar di Kalbar.

Sepanjang 2025, lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, sekitar 106 ribu siswa berasal dari sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, dan 586 siswa SLB swasta.

Perluasan penerima PBP menjadi salah satu kebijakan menonjol pada masa kepemimpinan Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan hanya difokuskan untuk sekolah negeri, kini sekolah swasta juga ikut menerima manfaatnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan ketika gubernur mulai menjabat pada awal 2025, program pendidikan pada dasarnya sudah berjalan sesuai APBD. Namun, perluasan sasaran penerima bantuan menjadi terobosan baru.

“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas. Jika sebelumnya hanya menjangkau sekolah negeri, kini diperluas hingga sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak besar dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu kebutuhan operasional sekolah.

“Dana BOS sering kali belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Dengan adanya PBP, sekolah dapat memenuhi kebutuhan penting seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Perluasan PBP ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Heri Yakop    Senin, April 20, 2026    Comment   

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar. 

Pontianak - Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan sektor pendidikan melalui sejumlah program prioritas. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat daya saing generasi muda.

Menurut Ria Norsan, akses internet gratis bukan sekadar menghadirkan jaringan di lingkungan sekolah, tetapi menjadi bagian dari strategi besar mendorong transformasi digital pendidikan di Kalimantan Barat. Dengan dukungan konektivitas yang memadai, para siswa dan guru diharapkan dapat mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan secara lebih luas.

“Internet gratis di sekolah bukan hanya soal jaringan, melainkan membuka akses ilmu pengetahuan seluas-luasnya,” ujarnya.

Saat ini, program tersebut telah menjangkau sembilan sekolah di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi menargetkan perluasan secara bertahap hingga seluruh sekolah di daerah itu dapat menikmati fasilitas serupa.

Ia menilai kehadiran internet gratis akan memberikan dampak besar terhadap proses belajar mengajar. Selain mempermudah akses materi pembelajaran, program ini juga membuka peluang bagi pelajar Kalbar untuk meningkatkan kemampuan dan bersaing secara positif di tingkat nasional maupun internasional.

Tak hanya fokus pada sarana digital, Pemprov Kalbar juga memberi perhatian terhadap siswa dari keluarga kurang mampu melalui bantuan subsidi SPP. Bantuan tersebut diberikan kepada 21.000 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB swasta yang tersebar di 274 sekolah di Kalimantan Barat.

Program subsidi ini bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh pendidikan tanpa terkendala biaya. Pemerintah daerah ingin mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” kata Ria Norsan.

Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan tidak hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Dengan dukungan sarana belajar dan bantuan biaya pendidikan, Pemprov Kalbar menempatkan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

SINTANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan ruas jalan provinsi dan jembatan di Kabupaten Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menunjukkan komitmen tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas serta mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Menurut Ria Norsan, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita akan terus melakukan pembenahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sintang.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

Ia menilai, perbaikan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Perbaikan akses jalan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Redaksi    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan jika Pemprov Kalbar akan memperbaiki infrastruktur jalan rusak melalui pendekatan prioritas dan pembiayaan bertahap.

Keputusan ini diambil setelah ia meninjau langsung kondisi ruas jalan Pesaguan–Kendawangan di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Keputusan ini saya ambil setelah melihat langsung kondisi jalan yang dipenuhi lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan,” ujarnya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Dari total kerusakan sepanjang 3 kilometer, pemerintah memprioritaskan perbaikan efektif pada 2 kilometer terlebih dahulu. Sementara itu, 1 kilometer sisanya tetap difungsikan sembari menunggu tambahan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Menurutnya, skema ini diterapkan agar penanganan jalan tetap berjalan tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh. Untuk tahap lanjutan, pemerintah provinsi akan mengupayakan dukungan pendanaan dari APBN dan program Inpres Jalan Daerah.

“Ke depan, kita dorong melalui APBN atau program Inpres Jalan Daerah agar penanganan di Kendawangan bisa tuntas sepenuhnya,” jelasnya.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada ruas jalan Teluk Batang hingga Sukadana yang ditinjau langsung pada 10 April 2026. Ruas tersebut ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

“Kita pastikan kondisi jalan masih bisa ditangani melalui program pemeliharaan,” katanya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar dengan cakupan perbaikan efektif sepanjang 1,7 kilometer. Adapun sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap dapat digunakan masyarakat.

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Reza Aditiya g    Senin, April 13, 2026    Comment   

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Ketapang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Salah satu upaya yang diinisiasi adalah program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan setara SMA. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan SMKN 1 Ketapang serta melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja di wilayah tersebut.

Ia menegaskan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan bagi para pekerja. “Kami ingin para pekerja ini kembali mendapatkan pendidikan agar setidaknya bisa menyelesaikan jenjang SMA. Hal ini penting karena posisi IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis karena tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh kebijakan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah.

Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sedangkan Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih di bawah Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5. Ia pun mendorong agar target IPM Kalbar bisa mencapai angka lebih tinggi. 

“Saya meminta Bappeda untuk menargetkan IPM di angka 75. Soal tercapai atau tidak, yang terpenting kita berupaya maksimal. Jika itu tercapai, kita bisa melampaui Kalimantan Utara,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan melakukan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk di SMAN 1 Ketapang. Ia menilai kondisi bangunan sekolah saat ini sudah perlu mendapatkan perbaikan. 

“Bangunan sekolah ini kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Nantinya akan ditata ulang agar lebih rapi, termasuk merapikan bangunan lama yang berada di tengah,” jelasnya.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian serius. Ia memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi. 

“Kalau dapur tidak memenuhi standar, seperti tidak memiliki IPAL atau akses air bersih, maka sebaiknya ditutup. Kita tidak ingin ada kejadian siswa mengalami keracunan makanan,” tegasnya.

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ikan arwana atau siluk sebagai ikon ekonomi kreatif sekaligus komoditas ekspor unggulan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk di Pontianak, Kamis.

“Ikan siluk atau arwana Kalbar memiliki kualitas terbaik di dunia. Pemerintah harus hadir memastikan para penangkar tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Kita ingin ekspor siluk Kalbar dapat melaju lebih cepat ke mancanegara,” tegas Norsan.

Arwana Bukan Sekadar Hobi, Tapi Investasi Bernilai Tinggi

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Menurut Norsan, arwana tidak lagi sekadar ikan hias, melainkan telah berkembang menjadi sektor investasi bernilai tinggi. Industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat identitas daerah di pasar internasional.

Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah memandang penting untuk menghadirkan ekosistem usaha yang kondusif, mulai dari budidaya hingga distribusi ekspor.

Fokus Pembenahan Regulasi dan Perizinan

Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah persoalan regulasi, khususnya dalam proses sertifikasi dan perizinan pengangkutan arwana.

Pemprov Kalbar berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyederhanakan proses administrasi agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk arwana Kalbar di pasar global yang semakin kompetitif.

Perluas Pasar Hingga Asia Timur dan Eropa

Tak hanya dari sisi regulasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat promosi melalui berbagai ajang internasional seperti pameran dagang dan festival budaya.

Target pasar pun diperluas ke kawasan strategis seperti Asia Timur dan Eropa, yang dikenal memiliki permintaan tinggi terhadap ikan arwana berkualitas premium.

Dorong Riset untuk Jaga Kualitas Genetik

Selain promosi dan regulasi, aspek riset juga menjadi perhatian serius. Norsan mendorong kolaborasi penelitian guna menjaga kemurnian genetik arwana lokal.

“Kita memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha ikan siluk, termasuk mendorong riset dan penguatan kualitas agar arwana Kalbar tetap menjadi primadona dunia,” ujarnya.

Pelaku Usaha Sambut Positif Dukungan Pemerintah

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Ketua APPS, Erik Hikmatul Basyir, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian langsung dari gubernur menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Dengan dukungan ini, kami optimistis ekonomi kerakyatan berbasis budidaya ikan hias akan naik kelas,” ungkapnya.

Kontes Arowana 2026 Siap Angkat Citra Kalbar

Dalam pertemuan tersebut, APPS juga memaparkan rencana penyelenggaraan APPS Arowana Kontes 2026 yang akan memperebutkan Piala Grand Champion Gubernur Kalbar.

Ajang ini diharapkan menjadi magnet baru yang mampu memperkuat citra Kalbar sebagai pusat arwana dunia, sekaligus menarik perhatian pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

FAQ

1. Apa itu ikan siluk atau arwana?
Ikan siluk adalah sebutan lokal untuk arwana, ikan hias bernilai tinggi yang banyak dibudidayakan di Kalimantan Barat.

2. Mengapa arwana Kalbar terkenal?
Karena kualitas genetiknya unggul, warna yang eksotis, serta standar budidaya yang diakui pasar internasional.

3. Apa kendala ekspor arwana dari Kalbar?
Kendala utama ada pada regulasi, seperti sertifikasi dan perizinan pengangkutan yang masih perlu disederhanakan.

4. Ke mana saja tujuan ekspor arwana Kalbar?
Pasar utama meliputi Asia Timur dan mulai diperluas ke kawasan Eropa.

5. Apa dampak ekonomi dari budidaya arwana?
Mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif daerah.

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Pemprov Kalbar prioritaskan perbaikan jalan rusak berat demi menjaga konektivitas wilayah dan distribusi ekonomi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat agar tetap dapat difungsikan.

“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu.

Fokus Jaga Mobilitas Dan Distribusi Ekonomi

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah. Dalam kondisi fiskal yang masih dalam kebijakan efisiensi, Pemprov Kalbar menerapkan perbaikan secara bertahap dan terencana.

Pendekatan yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional, bukan langsung perbaikan permanen.

“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan,” jelasnya.

Realisasi Program Infrastruktur 2025

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kalbar telah:

• Mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan

• Meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer

• Menangani 22 ruas jalan di berbagai kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung melalui:

• Jaringan irigasi seluas 9.172 hektare

• Normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer

Langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Tantangan Infrastruktur: Cuaca Hingga Beban Kendaraan

Norsan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar menghadapi berbagai kendala, seperti:

• Curah hujan tinggi

• Kondisi geografis yang menantang

• Tingginya beban kendaraan berat

Faktor-faktor tersebut mempercepat kerusakan jalan, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen Bertahap dan Peran Masyarakat

Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. “Kami mengapresiasi masukan masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar pembangunan berjalan optimal,” kata Norsan.

Ke depan, pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat berdampak pada:

• Keselamatan pengguna jalan

• Kenyamanan mobilitas

• Konektivitas antarwilayah

FAQ

1. Kenapa perbaikan jalan belum permanen?
Karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalbar memprioritaskan perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui.

2. Berapa panjang jalan yang diperbaiki tahun 2025?
Sekitar 40,30 kilometer di 22 ruas jalan.

3. Apa fokus utama kebijakan infrastruktur saat ini?
Menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi ekonomi.

4. Apa saja tantangan pembangunan jalan di Kalbar?
Curah hujan tinggi, kondisi geografis, dan beban kendaraan berat.

5. Apakah masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan?
Ya, pemerintah membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan.

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Ria Sartika    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan ungkap capaian 24 penghargaan nasional 2025 sebagai bukti sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan.

Pontianak — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan capaian 24 penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut disebut sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Menurut Norsan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Deretan Penghargaan Bergengsi

Dalam laporannya, Norsan merinci sejumlah penghargaan penting yang berhasil diraih Kalbar, di antaranya:

• Indeks Pelayanan Publik kategori sangat baik dari Kementerian PAN-RB

• Peringkat ketiga nasional Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi

• Indeks Reformasi Birokrasi bintang lima tertinggi di Kalimantan

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

• Predikat Badan Publik Informatif serta peringkat ketiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pembangunan.

Sinergi Jadi Kunci Pembangunan

Ria Norsan menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan aparatur sipil negara.

Ia menyebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

LKPJ dan Arah Pembangunan Kalbar

Dalam kesempatan itu, Norsan juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kalbar disusun selaras dengan kebijakan nasional, mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RPJMD Kalbar 2025–2029 juga disusun sejalan dengan RPJMN untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Di akhir penyampaiannya, Ria Norsan berharap DPRD Kalbar dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Saya berharap masukan dari DPRD dapat semakin memperkuat pelayanan pemerintah daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah penghargaan yang diraih Kalbar tahun 2025?
Sebanyak 24 penghargaan tingkat nasional.

2. Apa indikator utama keberhasilan Kalbar?
Pelayanan publik, transparansi, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

3. Siapa yang menyampaikan LKPJ 2025?
Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

4. Apa itu LKPJ?
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah atas kinerja pemerintahan selama satu tahun.

5. Apa harapan pemerintah ke depan?
Meningkatkan pelayanan publik dan memastikan pembangunan dirasakan masyarakat luas.

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Ria Sartika    Senin, Maret 23, 2026    Comment   

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan melestarikan tradisi Makan Saprahan saat open house Lebaran 2026 sebagai simbol kebersamaan dan kearifan lokal.

Pontianak, Kalbar — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui tradisi Makan Saprahan dalam rangkaian open house Lebaran 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dalam suasana hangat khas Idul Fitri, kegiatan ini menjadi magnet kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Tradisi Makan Saprahan sendiri merupakan budaya khas Melayu yang sarat nilai kebersamaan, kesetaraan, serta adab dalam kehidupan sosial.

“Makan Saprahan ini merupakan tradisi khas Melayu yang menjadi agenda utama dalam silaturahim Lebaran bersama masyarakat, sekaligus simbol pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi,” ujar Ria Norsan di Pontianak, Senin.

Duduk Bersama Tanpa Sekat

Dalam pelaksanaannya, Ria Norsan bersama keluarga terlihat membaur tanpa jarak dengan para tamu undangan. Mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum, semuanya duduk bersila di atas kain seprah.

Tradisi ini dilakukan dalam kelompok kecil, di mana satu hidangan dinikmati oleh enam orang secara bersama-sama. Nilai kesetaraan sangat terasa karena tidak ada perbedaan status sosial selama acara berlangsung.

“Makan Saprahan ini adalah cerminan jati diri masyarakat Kalimantan Barat, di mana tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat,” tambahnya.

Simbol Ketahanan Budaya Daerah

Lebih dari sekadar makan bersama, Makan Saprahan juga menjadi simbol kuat dalam menjaga ketahanan budaya di tengah modernisasi yang terus berkembang.

Menurut Ria Norsan, nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, serta adab yang diajarkan dalam tradisi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika semangat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin Kalimantan Barat akan semakin maju dan harmonis,” tegasnya.

Sajian Khas Melayu Kalbar

Berbagai hidangan khas turut meramaikan tradisi ini. Beberapa menu yang disajikan antara lain:

• Pacri nanas khas Kalbar

• Ketupat patlau

• Rendang daging

• Opor ayam

• Sayur dalca

Semua hidangan tersebut dinikmati bersama dalam satu wadah, menambah nuansa kekeluargaan yang kental.

Open House Terbuka Untuk Semua

Selain tradisi Saprahan, Gubernur juga menggelar open house Idul Fitri selama dua hari yang terbuka untuk umum tanpa undangan khusus. Hal ini menjadi bentuk nyata kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Momentum Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahim, berjabat tangan, hingga berfoto bersama gubernur dan keluarga dalam suasana yang penuh kehangatan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu tradisi Makan Saprahan?
Makan Saprahan adalah tradisi makan bersama khas Melayu Kalimantan Barat dengan duduk bersila dan berbagi hidangan dalam satu kelompok.

2. Apa makna dari Makan Saprahan?
Tradisi ini melambangkan kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, serta nilai adab dalam kehidupan sosial.

3. Di mana tradisi ini dilaksanakan?
Biasanya digelar di acara resmi atau budaya, seperti open house Lebaran di Pendopo Gubernur Kalbar.

4. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan ini?
Semua kalangan, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga warga umum tanpa perbedaan status.

5. Apa tujuan pelestarian tradisi ini?
Untuk menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah modernisasi.

Pemprov Kalbar Perkuat Harmoni Lewat Silaturahmi Ramadhan

Saputra Berry    Rabu, Maret 04, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Perkuat Harmoni Lewat Silaturahmi Ramadhan

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Kalbar Perkuat Ukhuwah di Bulan Ramadhan

Pontianak, Kalbar -- Pendopo Gubernur Kalimantan Barat menjadi pusat kebersamaan dalam acara Silaturahmi Ramadhan 1447 H yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, (3/2/2026) Kemarin. 

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan instansi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta ratusan undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Acara yang didukung Dewan Masjid Indonesia dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tersebut mengangkat tema penguatan ibadah, ukhuwah, dan kepedulian sosial. 

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Momentum Ramadhan dimanfaatkan bukan hanya untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan nilai-nilai religius.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antarmasyarakat. 

Ria Norsan mengajak seluruh warga menjadikan Ramadhan sebagai waktu terbaik memperbaiki hubungan dengan Allah SWT sekaligus mempererat silaturahmi antar sesama.

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Menurutnya, silaturahmi bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan sosial. 

Ria Norsan meyakini hubungan yang harmonis akan memudahkan proses pembangunan di Kalimantan Barat.

Gubernur juga mengajak pimpinan instansi, perbankan, serta perusahaan di Kalbar untuk meningkatkan kepedulian sosial. 

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Ria Norsan menekankan pentingnya membantu anak yatim dan dhuafa agar tidak ada warga yang merasa terabaikan di bulan suci.

Tausiyah disampaikan Ustadz Jalaludin Ahmad yang menjelaskan kemuliaan Ramadhan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. 

Ustadz Jalaludin Ahmad mengingatkan bahwa Ramadhan adalah bulan turunnya Al Quran dan waktu dilipatgandakannya pahala. 

Karena itu, umat Islam diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan meraih ampunan dan keberkahan.

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Sebagai bentuk nyata kepedulian, kegiatan ini diisi dengan penyerahan santunan melalui Baznas dan DMI Kalbar kepada 1.000 anak yatim dan dhuafa sebesar Rp250.000 per anak. 

Bantuan juga berupa 300 paket sembako dan sarung, beasiswa pendidikan tingkat SMP dan SMA, serta bantuan khusus untuk marbot Masjid An Naim di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar. Dukungan turut diberikan oleh PT Darma Inti Bersama dari Harita Group.

Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Pendopo Gubernur Kalbar perkuat ukhuwah, kepedulian sosial, dan pembangunan daerah melalui santunan anak yatim, beasiswa, serta dukungan ormas Islam. [Foto kalbarprov.go.id]

Kehadiran Forkopimda, Ketua TP PKK Kalbar, pimpinan perusahaan, perbankan, serta organisasi Islam lainnya mencerminkan soliditas dan semangat gotong royong masyarakat Kalimantan Barat dalam menyambut Ramadhan 1447 H.

Melalui kegiatan ini, Ramadhan tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga penguat persatuan, kepedulian, dan semangat membangun Kalimantan Barat yang harmonis dan sejahtera.

FAQ

Apa tujuan Silaturahmi Ramadhan 1447 H di Kalbar?
Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kepedulian sosial, serta menyelaraskan pembangunan daerah dengan nilai religius.

Siapa saja yang hadir dalam acara tersebut?
Forkopimda Kalbar, pimpinan OPD, ormas Islam, perbankan, perusahaan, serta tokoh masyarakat.

Apa bentuk bantuan yang diberikan?
Santunan uang tunai untuk 1.000 anak yatim dan dhuafa, paket sembako, sarung, beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk marbot masjid.

Mengapa silaturahmi penting menurut Gubernur?
Karena keharmonisan hubungan masyarakat diyakini mempermudah pembangunan dan membawa keberkahan.